JAMBI – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Kemas Al Farabi menilai pemerintah pusat tidak memperhatikan problematika batu bara di Jambi. Buktinya, Pemprov Jambi hanya mendapat alokasi dana CSR sebesar Rp9 Miliar dari Perusahaan tambang batu bara dari Kementerian ESDM.
“Saya menilai pemerintah pusat terkesan tidak perhatian terhadap problematika yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dirinya juga meminta sudahilah kunjungan Presiden, Wakil Presiden ke Jambi yang hanya meninjau Candi Peninggalan Abad 11 atau hanya ke Pasar Angso Duo, tapi, tidak memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat kita.
“Kita bandingkan perhatian Pemerintah Pusat yang menggelontorkan dana Triliunan kepada daerah lain,” tegasnya.
“Bantulah dana APBN untuk infrastruktur Jambi seperti Danau toba dana APBN mencapai Rp4 Triliun lebih, sirkuit di Lombok Rp2,5 triliun, kunjungan pejabat negara ke Jambi terkesan hanya seremonial belaka seperti penganugerahan gelar adat, tidak menyentuh kepentingan rakyat Jambi acara-acara seremonial seperti itu,” tambahnya lagi.
Kemas menyarankan, agar sebaiknya pejabat negara berkunjung melihat kemacetan disimpang tembesi dan melihat jalan- jalan yang rusak daripada cuma acara formalitas saja.
“Saya berpendapat provinsi jambi perlu melakukan perbaikan tata kelola SDA terutama persoalan batu bara karena produksi batu bara provinsi Jambi jika mengacu data tahun 2021 mencapai 12 juta ton, urutan terbanyak di kabupaten sarolangun kemudian Batanghari, Bungo dan Tebo,” pungkasnya. (***)
Discussion about this post